undang undang republik indonesia. Lokasi. undang undang republik indonesia

5 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. ASAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. kitab suci atau simbol keagamaan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengarr perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan. (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya wajib untuk. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan. Glosarium. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari UUD 1945 ini. Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. Undang-undang (UU) tentang Yayasan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang. 08 Januari 2002 Tanggal Pengundangan. . ** ) BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. UU Republik Indonesia No. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar. . Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik IndonesiaUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, dan disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENYELENGGARAAN. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemberhentian anggota Dewan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. . NOMOR 24 TAHUN 2002 . Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat terbuka. go. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan. ABSTRAK: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki. Halaman ini telah diakses 108684 kali. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG. a. 1. 41. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pihak Terafiliasi adalah: a. Tempat Penetapan. Pasal 50 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. 19. BAB I KETENTUAN UMUM. NOMOR 3 TAHUN 2020. ABSTRAK:Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 22. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . org; Koleksi vlsm. b. republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2005 tent ang pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. PENDIDIKAN NASIONAL. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. Subjek. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LAGU. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 22. mengubah UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara. Bidang. ** ) Pasal 20 Menimbang : a. NOMOR 16 TAHUN 2019. UU 2023. UU Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. BAB II. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Mengingat : 1. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. org; Lihat pula . bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang. bahwa sehubungan dengan telah. 5871, LL SETNEG : 70 HLM. 1 November 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2002TENTANGPERLINDUNGAN ANAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Selain itu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, untuk melindungi hak asasi manusia, pemerintah memberlakukan pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 11, LN. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 139, TLN NO. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5336, LL SETNEG: 65 HLM. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU/2009/35) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. pdf. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: a. Bidang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 (UU/2009/27) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada. NOMOR 43 TAHUN 2008 . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. Undang-undang (UU) No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-d. Bahasa Indonesia. TENTANG. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). The 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 or UUD 1945); Resolutions of the People's Consultative Assembly (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat or Tap MPR); Acts (Undang-Undang or UU, also translated as Laws) and government regulations in-lieu-of Acts (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or. Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. (batang tubuh hlm 1 sd 737,. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Menimbang : a. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang. Pasal 34 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2012/No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (UU/2007/24) (2007) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH I. 20 Undang-Undang Dasar;Menimbang: a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. UU No. Karya ini berada pada domain publik di. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. 11 of 2020 on Job Creation. 12 Tahun 2011 terkait. UMUM Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin. Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik­baiknya dan seadil­adilnya, memegang teguh Undang­Undang Dasar dan menjalankan segala u nda ng­unda ng dan peraturan nya dengan selurus­lu rusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 (UU/2001/15) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan. KETENTUAN PENUTUP. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk. Bidang. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. pdf. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. TENTANG. Pada 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali. PENJAMINAN MUTU 3. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG. . BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2. Pemerintah Pusat . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah. TENTANG. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 73. 2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6 TAHUN 2009 TANGGAL : 13 JANUARI 2009 - 4 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10) (1998) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Event. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa dalam upaya. AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM. Mengingat amanat Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.